Ad/Art

ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

LASKAR SANTRI NUSANTARA

(LSN)

MUKODIMAH

Sesungguhnya Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang diPimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Permusyawaratan perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan Idiologi negara dan falsafah bangsa Indonesia. Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Bahwa sesungguhnya generasi muda  Indonesia sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani  bagi  pembangunan  nasional,  perlu  senantiasa  meningkatkan  pembinaan  dan  pengembangan dirinya,  untuk menjadikan  kader  bangsa  yang  tangguh,  yang memiliki wawasan  kebangsaan  yang  luas dan utuh, yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berketrampilan dan berakhlaq mulia dan mengejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa  kelahiran  dan  perjuangan  Laskar Santri Nusantara   untuk berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia menuju  terwujudnya masyarakat  yang  demokratis,  adil, makmur dan sejahtera . Bahwa  cita-cita  perjuangan  bangsa  Indonesia  dan  upaya-upaya  pembangunan  nasional  hanya  bisa terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada,  termasuk generasi muda dan santri yang mampu berperan aktif.

Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorang maupun bersama-sama. Menyadari bahwa dengan tuntutan tersebut generasi muda dan santri Indonesia yang terhimpun  dalam Laskar Santri Nusantara  akan  senantiasa memperoleh  semangat  kultural  dan  spritual yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang luhur dan nilai-nilai perjuangan santri. Komitmen menjaga keislaman Nusantara dan meningkatkan harkat dan martabat umat manusia.

Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  maka atas Berkat Rahmat dan Inayah Allah SWT di susunlah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Laskar Santri Nusantara sebagai berikut:

 

ANGGARAN DASAR

LASKAR SANTRI NUSANTARA

(LSN)

BAB I

NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Organiasi ini bernama Laskar Santri Nusantara, disingkat LSN.
  2. Secara resmi, Organisasi inl dibentuk di Ponpes Al-Qudwah al-Muqoddasah, Jl. Kayu Tinggi, Cakung, Jakakarta timur,pada  Kamis 21  Mei 2014 dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
  3. Pengurus Organisasi di tingkat nasional atau yang disebut Dewan Kepengurusan Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

 

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota yang tercermin sepenuhnya di dalam Kongres dan atau permusyawaratan lainnya yang setingkat.

 

BAB III

DASAR DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 3

Organisasi ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimipin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pasal 4

Prinsip perjuangan Organisasi adalah pengabdian kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Agama dan Negara, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menghargai kebhinneka-an, menumbuhkan kesedarajatan, persaudaraan kebersamaan, dan menjaga tradisi Islam Nusantara.

 

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

Organisasi ini bersifat kebangsaan, demokratis, keagamaan, kemahasiswaan, Kesantrian, Kemasyarakatan, independen dan terbuka tanpa membeda-bedakan asal-usul, keturunan, suku, agama, profesi, gender dan golongan.

Pasal 6

Organisasi ini berfungsi sebagai:

  1. Organisasi kepemudaan dan kesantrian.
  2. Wadah untuk menghimpun, mengembangkan dan mendistribusikan segenap potensi sumberdaya muda dan santri warga negara Republik Indonesia untuk secara bersama-sama meningkatkan pendidikan,kesejahteraan, kemandiriaan dan  sadar dan berpartisipasi dalam mewujudkan politik bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat.
  3. Sarana mencetak kader-kader pemuda dan santri agar memiliki komitmen yang tinggi, pemahaman yang utuh dan kemampuan yang andal untuk didaya-gunakan secara maksiamal guna mengamalkan ilmu, pengabdian kepada bangsa, mengamankan aset-aset negeri, mengembangkan kualitas serta menopang keberhasilan upaya-upaya pencapaian cita-cita dan tujuan perjuangan Kebangkitan Bangsa serta tujuan Laskar Santri Nusantara.

BAB V

TUJUAN DAN USAHA

Pasal  7

Organisasi ini bertujuan:

 Mencetak pemuda dan santri  Indonesia  sebagai  kader  bangsa  yang  tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih.

  1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual.
  3. Mewujudkan perikehidupan bangsa dan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.
  4. Menjaga tradisi-tradisi Islam Nusantara serta Menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam Ahlul Sunah Wal Jamaah.

Pasal 8

Usaha

Untuk; mencapai tujuannya, organisasi ini melakukan usaha-usaha:

  1. Bidang Agama:
  2. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dilandasi nilai-nilai keagamaan yang utuh menyeluruh, otentik, inklusif, membebaskan dan mencerdaskan.
  3. Menjaga nilai nilai dan semangat pemuda dan santri dalam berjuang dan mengabdi.
  4. Bidang Politik:
  5. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia.
  7. Meningkatkan kesadaran dan hak-hak politik rakyat yang memungkinkan mereka terlibat aktif dalam pengelolaan proses serta sumber daya politik dan kebijakan publik.
  8. Mewujudkan pemerintahan yang demokralis, bersih, transparan, bermoral, dan terpercaya.
  9. Melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat.
  10. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.
  11. Bidang Ekonomi;
  12. Menegakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan bagi terwujudnya keswadayaan nasional dan tata perekonomian  yang adil, demokratis dan berkelanjutan serta berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  13. Mengembangkan jiwa wirausaha pemuda dan santri dalam membantu mewujudkan perkembangan kedaulatan ekonomi negeri.
  14. Bidang Hukum:
  15. Menegakkan dan mengembangkan dunia hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.
  16. Bidang Sosial Budaya:
  17. Berusaha mewujudkan solidaritas sosial yang jujur dan ikhlas di tengah kemajemukan masyarakat,
  18. Membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa,
  19. Menjaga atau melestarikan budaya bangsa serta mewujudakan budaya santri yang visioner dalam membangun bangsa.
  20. Bidang Pendidikan:
  21. Berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri,, terampil, profesional dan kritis terhadap keadaan disekitarnya.
  22. Mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkelanjutan, dan;
  23. Mengembangkan pendidikan masyarakat yang mampu mendorong pencerdasan kehidupan bangsa dalam segala dimensinya.
  24. Menjaga dan mengembangkan pendidikan pesantren dan atau madrasah dalam rangka ikut serta dalam membangkitkan pendidikan nasional.
  25. Mempertahankan independensi Pondok Pesantren dari Interfensi Kurikulum diluar Produk Pesantren yang tidak mendidik secara Moral.
  26. Bidang Pertahanan:
  27. Membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban turut serta dalam usaha pertahanan negara;
  28. Mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman serta terancamnya keselamatan jiwa dan nyawa, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi-instutusi dalam masyarakat.
  29. Bidang Kepemudaan, Kesantrian dan Kemahasiswaan:
  30. Memupuk kemandirian, memperluas pengetahuan dan wawasan;
  31. Mengasah kepekaan dan ketrampilan,
  32. Meningkatkan kesadaran tentang hak hak politik, serta mencetak kader-kader gerakan dan kepemimpinan kaum muda bangsa, melalui pengengembangan tradisi intelektual dan dinamika forum, inisiasi gagasan dan perancangan konsepsi strategik,
  33. Penghimpunan serta pensinergian berbagai potensi sumberdaya, pengelolaan arus informasi dan dimensi-dimensi lingkungan strategis, dan
  34. Melaksanakan kegiatan nyata berdimensi amal-sholeh-ilmiah, amar mu’ruf nahi munkar dan berbudi pekerti mulia (akhlaqul karimah).

 

BAB VI

ATRIBUT

Pasal 9

Laskar Santri Nusantara  memiliki  lambang,  dan  atribut  lainnya  yang  diatur  dalam  Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 10

  1. Setiap orang muda dan santri, warga negara Indonesia yang menyatakan keinginannya dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,dan semua Peraturan Organisasi dapat diterima menjadi anggota Laskar Santri Nusantara.
  2. Tata cara menjadi angggota, pemberhentian anggota, hak dan kewajiban anggota, serta ketentuan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

Anggota Laskar Santri Nusantara mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam  Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB IX

STRUKTUR, PERANGKAT DAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 12

 

  1. Organisasi ini memiliki struktur organisasi atau tingkatan kepengurusan sebagai berikut:
  2. Organisasi di tingkat Nasional, dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Nasional, disingkat DKN.
  3. Organisasi di tingkat Wilayah, dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Wilayah, disingkat DKW.
  4. Organisasi di tingkat Cabang, dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Cabang, disingkat DKC.
  5. Organisasi di tingkat Anak Cabang, dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Anak Cabang, disingkat DKAC.
  6. Organisasi di tingkat Ranting, dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Ranting, disingkat DKR.
  7. Perangkat organisasi pada masing-masing tingkatan kepengurusan dapat berupa:
  8. Satuan-satuanTugas.
  9. Unit-unit Khusus atau Kelompok-kelompok Kerja.
  10. Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur dan Perangkat Organisasi diatur dalam Anggran Rumah Tangga,

Pasal 13

 Susunan Kepengurusan organisasi pada masing-masing tingkatan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Dasar ini terdiri dari:

  1. Pengurus Harian, sebagai pimpinan organisasi yang menentukan dan menjalankan kebijaksanaan pengelolaan organisasi; dan
  2. Devisi-devisi, sebagai pelaksana program-program organisasi;
  3. Lembaga lembaga diatur dalam Anggaran Ruamah Tangga.
  4. Jumlah dan jenis Devisi-devisi, disesuaikan menurut situasi dan kebutuhan organisasi;
  5. Ketentuan mengenai tugas serta wewenang Pengurus Harian dan biro-biro diatur dalam Peraturan Rumah Tangga,

 

BAB X

PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

  1. Jenis-jenis permusyawaratan organisasi meliputi;
  2. Kongres;
  3. Kongres Luar Biasa;
  4. Musyawarah Kerja Nasional;
  5. Musyawarah Pimpinan Nasional;
  6. Konferensi Wilayah;
  7. Konferensi Wilayah Luar Biasa
  8. Musyawarah Kerja Wiiayah;
  9. Konferensi Cabang;
  10. Konferensi Cabang Luar Biasa
  11. Musyawarah Kerja Cabang;
  12. Musyawarah Anak Cabang;
  13. Rapat Kerja Anak Cabang;
  14. Musyawarah Ranting;
  15. Rapat Kerja Ranting.

 

BAB XI

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

 Quorum musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditembah satu dari jumlah unsur utusan yang hadir.

  1. Pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah mufakat; dan apabila melaiui musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  2. Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASl

Pasal 16

Keuangan dan kekayaan Organisasi diperoleh dari:

  1. Iuran anggota.
  2. Usaha-usaha lain yang dilaksanakan Organisasi.
  3. Sumbangan dan tidak mengikat.
  4. Peralihan hak untuk dan atas nama organisasi

 

BAB  XIII

PEMBUBARAN

Pasal 17

  1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diselenggarakan khusus untuk itu.
  2. Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Kepengurusan Wilayah dan dua pertiga dari jumlah Dewan Kepengurusan Cabang yang sah, dan keputusan yang dihasilkan itu dinyalakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang hadir dalam Kongres.
  3. Apabila terjadi pembubaran Organisasi, maka segala hak milik Organisasi diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Kongres.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

 Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggran Rumah Tangga serta peraturan – Peraturan organsisi lainnya.

  1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

LASKAR SANTRI NUSANTARA

LSN

BAB I

MAKNA DAN PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 1

 

  1. Makna gambar dan tulisan yang ada dalam lambang organisasi ini adalah:
  2. Bola dunia ber makna tempat hidup, tempat berjuang dan beramal dengan missi rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin) yang berorientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara utuh menyeluruh (kaffah/holistik).
  3. Peta Indonesia, bemakna tanah air Indonesia sebagai lahan perjuangan dan centrum gerakan dan/atau basis perjuangan organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi sebagaimana termaktub dalam pasal  7 Peraturan Dasar.
  4. Sembilan bintang melingkar dengan bintang diatas lebih besar, bermakna idealisme Organisasi yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan; berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah bintang Sembilan melambangkan walisongo penyebar agama islam dipulau jawa dan ini menjadi ruh semangat kaum muda dan santri dalam berkhidmat dan berjuang.
  5. Tali yang tersimpul bermakna persatuan yang kokoh, kuat. Dua ikatan dibawahnya merupakan lambang hubungan antar sesama manusia dan %Tuhan yang Maha Esa: jumlah untaian tali berjumlah 99 buah melambangkan asmaul husna.
  6. Tulisan nama organisasi yang melingkari sembilan bintang, bermakna identitas dirii organisasi yang berfungsi sebagai sarana rnemperjuangkan aspirasi dan menggerakkan sumber daya politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis.
  7. Lingkaran Tali merah putih, bermakna menjaga keberanian untuk membela, dan dengan cara yang benar.
  8. Makna warna-warna yang ada dalam lambang organisasi itu adalah:
  9. Hijau, bermakna kesuburan tanag air dan kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia di dunia dan di akhirat;
  10. Hijau terang, bermakna suasana yang kondusif untuk menghimpun, mencetak, mempersemaikan dan mengembangkan kader-kader pemimpin bangsa
  11. Kuning, bermakna kebangkitan,  pembaruan dan kejayaan bangsa untuk pencerahan dan kemaslahatan seluruh umat manusia;
  12. Merah, bermakna keberanian moral dan sikap;
  13. Putih, bermakna kesucian jiwa, ketulusan hati, serta kebenaran kata dan perbuatan.
  14. Lambang organisasi digunakan pada atribut-atribut organisasi, yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebili lanjut oleh Dewan Koordinasi Nasional dalam suatu Peraturan organisasi.
  15. Lambang organisasi hanya dapat dirubah dan/atau diganti melalui Kongres Laskar Santri Nusantara

 

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Jenis Keanggotaan

 Anggota langsung adalah setiap orang muda dan santri warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota organisasi pada Dewan Kepengurusan Cabang setempat dan secera aktif melakakan tugas tugas keorganisasian serta mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi.

  1. Anggota tidak langsung adalah orang muda dan santri warga negara Indonesia yang belum dan/atau tidak terdaftar secara sah menjadi Anggota pada Dewan Kepengurusan Cabang setempat namun telah secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi di tingkatan itu.
  2. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap berjasa kepada organisasi atau orang-orang tertentu yang dipilih dan telah disetujui penetapannya dalam Rapat Pleno Dewan Kepengurusan Nasional.

 

Pasal 3

Persyaratan dan Tata-cara Pendaftaran Anggota

 Persyaratan menjadi anggota Organisasi adalah:

  1. Warga negara Indonesia yang berumur maksimal 40 (empat puluh) tahun.
  2. Menyetujui, menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua Peraturan Organisasi.
  3. Tata cara pendaftaran untuk menjadi Anggota adalah:
  4. Seseorang mengajukan permintaan menjadi anggota kepada Dewan Kepengurusan Cabang melalui pengurus Dewan Kepengurusan Ranting setempat dengan direkomendir oleh pengurus Dewan Kepengurusan Anak Cabang setempat, disertai dan/atau dilampirkani pernyataan secara tertulis tentang kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Peraturan organisasi, dan membayar uang pangkal.
  1. Apabila perrnintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan berstatus sebagai calon anggota selama enam bulan, dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan secara terbuka.
  2. Apabila selama menjadi calon anggota yang bersangkutan menunjukkan hal-hal positif, maka ia diterima menjadi anggota secara penuh, dan kepadanya diberikan Kartu Anggota organisasi yang dikeluarkan oleh Dewan Kepengurusan Nasional.
  3. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alasan-alasan yang kuat secara organisatoris, yang mana alasan tersebut tidak bertentangan denganAnggaran Dasar, anggaran Rumah Tangga dan semua Peraturan Organisasi.
  1. Tata-cara penerimaan anggota kehormatan adalah:
  2. Anggota  kehormatan  dapat  diterima  pada  tingkatan kepengurusan DKN, DKW, dan DKC.
  3. Usulan agar seseorang diterima sebagai anggota kehormatan dapat diajukan melalui Rapat Pleno Pengurus Harian masing-masing tingkatan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal dan ayat ini.
  4. Surat Pengesahan anggota kehormatan dikeluarkan oleh Dewan Kepengurusan Nasional setelah dikonsultasikan terlebih dulu.

Pasal 4

Hak, Kewajiban dan Larangan

  1. Setiap Anggota Organisasi berhak:
  2. Mendapatkan perlakuan yang sama dari dan/atau di dalam kehidupan Organisasi.
  3. Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, saran dan kritik, baik secara lisan maupun tulisan.
  4. Memilih dan dipilih.
  5. Memperoleh pendidikan politik, bimbingan dan pelatihan-pelatihan dari Organisasi;
  6. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Organisasi.
  7. Hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
  1. Setiap Anggota Organisasi Berkewajiban:
  2. Mentaati Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan seluruh keputusan Organisasi;
  3. Setia dan tunduk kepada disiplin Organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
  4. Aktif dalam kegiatan-kegiatan Organisasi.
  5. Menjunjung tinggi  kehomatan dan nama baik Organisasi scrta menentang  setiap upaya dan tindakan yang merugikan Organisasi dengan cara yang berakhlak.
  6. Memupuk persatuan dan solidaritas di antara sesama anggota.
  7. Menjaga semangat perjuangan santri dalam membela tanah air Indonesia.
  8. Membayar uang Iuran Anggota.
  9. Tunduk Kepada Pimpinan dan struktur organisasi yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
  10. Setiap Anggota Organisasi dilarang:
  11. Merangkap dan atau menjadi anggota organisasi lain yang garis perjuangan dan haluan politiknya berbeda dengan garis perjuangan dan pilihan Laskar Santri Nusantara.
  12. Merangkap dan atau menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan yang asas dan/atau   tujuanya bertentangan dengan asas dan atau tujuan Lasakar Santri Nusantara.

Pasal 5

Gugurnya Keanggotaan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota

 Seseorang anggota Organisasi dinyatakan gugur keanggotaannya dikarenakan.

  1. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota Organisasi yang disampaikan secara tertulis kepada pengurus Dewan Koordinasi Cabang dan disertai sekurang-kurangnya satu orang saksi.
  2. Meninggal dunia.
  3. Diberhentikan dengan  alasan-alasan yang kuat secara organisatoris, yang mana alasan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
  4. Tata Cara Pemberhentian Anggota adalah:
  5. Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena bersikap atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Organisasi, atau melanggar   disiplin   organisasi   dan/ atau   mencemarkan kehormatan dan nama baik Organisasi.
  6. Sebelum diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pengurus organisasi di mana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu antara pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya2 (dua) hari.
  7. Apabila dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah peringatan terakhir itu tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
  8. Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Organisasi, maka status keanggotaannya gugur dengan sendirinya.
  9. Surat pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno pengurus organisasi di mana ia terdaftar sebagai anggota.
  10. Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Organisasi, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh pengurus organisasi yang setingkat di atasnya berdasarkan usulan pengurus organisasi di mana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno.
  11. Anggota yang diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau pengurus organisasi yang lebih tinggi; dan selanjutnya, Rapat Pleno pengurus organisasi pada tingkatan yang lebih tinggi dimaksud dapat mengambil keputusan permintaan itu.

 

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Dewan Kepengurusan Nasional

Dewan  Kepengurusan Nasional  adalah pirnpinan tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif.

  1. Dewan Koordinasi Nasional memiliki wewenang:
  2. Menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Nasional sesuai dengan Anggran Dasar, Anggran Rumah Tangga, hasil-hasil permusyawaratan organisasi tingkat nasional, dan semua Peraturan Organisasi.
  3. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Koordinasi Wilayah dan Dewan Koordinasi Cabang.
  4. Mengesahkan keanggotaan Anggota Kehormatan setelah mengkonsultasikannya kepada Pembina dan Penasehat LSN.
  5. Melakukan  upaya-upaya khusus demi keuntungan/pengembangan/kebesaran Organisasi dan/ atau demi mengamankan kepentingan perjuangan atau pencapaian tujuan Organisasi.
  6. Dewan Koordinasi Nasional memiliki kewajiban:
  7. Menjalankan roda Organisasi kedalam maupun keluar, sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan hasil-hasil permusyawaratan Organisasi tingkat nasional.
  8. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pada saat Kongres.
  9. Melakukan pelaporan kepada, dan konsultasi dialogis dengan Pembina dan penasehat, dalam organisasi baik kedalam maupun keluar.
  10. Dewan Kepengurusan Nasional terdiri dari :
  11. Ketua Umum
  12. Sekretaris Jenderal
  13. Wakil Sekretaris
  14. Bendahara Umum
  15. Wakil Bendahara
  16. Ketua-ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
  17. Devisi-Devisi
  18. Lembaga-Lembaga sesuai dengan kebutuhan
  19. Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam  Tata Kerja Pengurus.

 

Pasal 7

Dewan Kepengurusan Wilayah

 Dewan Kepengurusan Wilayah adalah pimpinan Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat dan dalam lingkup Wilayah atau Daerah Tingkat Propinsi atau yang disamakan dengan itu.

  1. Dewan Kepengurusan Wilayah memiliki wewenang:
  2. Menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Wilayah sesuai dengan Anggsran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil- hasil Permusyawaratan baik tingkat Nasional maupun Wilayah dan semua Peraturan Organisasi.
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Kepengurusan Nasional untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Kepengurusan Cabang.
  4. Dewan Kepengurusan Wilayah memiliki kewajiban:
  5. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-basil Permusyawaratan Organisasi baik tingkat Nasional maupun Wilayah, dan semua Peraturan Organisasi.
  6. Menyampaikan    laporan   pertanggung-jawaban   pada Konferensi Dewan Kepengurusan Wilayah.
  7. Melakukan pelaporan kepada, dan konsultasi dialogis dengan Pembina dan penasehat.
  8. Dewan Kepengurusan Wilayah terdiri dari :
  9. Ketua Umum
  10. Sekretaris umum
  11. Wakil Sekretaris
  12. Bendahara Umum
  13. Wakil Bendahara
  14. Ketua-ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
  15. Devisi-Devisi yang disesuaikan dengan kebutuhan
  16. Lembaga-Lembaga sesuai dengan kebutuhan
  17. Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam  Tata Kerja Pengurus.

Pasal 8

Dewan Kepengurusan Cabang

 Dewan Kepengurusan Cabang adalah pimpinan Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Cabang atau Daerah  tingkat Kabupaten atau yang disamakan dengan itu.

  1. Dewan Kepengurusan Cabang memiliki wewenang:
  2. Menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Permusyawaratan baik tingkat Nasional, Wilayah maupun Cabang serta Peraturan Organisasi lainnya.
  3. Mengesahkan komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Kepengurusan Anak Cabang dan Dewan Kepengurusan Ranting.
  4. Dewan Kepengurusan Cabang memiliki kewajiban:
  5. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Organisasi  sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Permusyawaratan Organisasi baik tingkat Nasional, Wilayah maupun Cabang, dan semua Peraturan Organisasi.
  6. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pada Musyawarah Cabang.
  7. Melakukan pelaporan kepada, dan konsultasi dialogis dengan Dewan Pembina dan Penasehat.
  8. Kepengurusan Cabang terdiri dari :
  9. Ketua Umum
  10. Sekretaris umum
  11. Wakil Sekretaris
  12. Bendahara Umum
  13. Wakil Bendahara
  14. Ketua-ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
  15. Devisi-Devisi yang disesuaikan dengan kebutuhan
  16. Lembaga-Lembaga sesuai dengan kebutuhan
  17. Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam  Tata Kerja Pengurus.

Pasal 9

Dewan Kepengurusan Anak Cabang

 Dewan Kepengurusan Anak Cabang adalah pimpinan Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Anak Cabang, atau Daerah Tingkat Kecamatan, atau yang disamakan dengan itu.

  1. Dewan Kepengurusan Anak Cabang memiliki wewenang:
  2. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil permusyawaratan organisasi baik tingkat Nasional, Wilayah, Cabang maupun Anak Cabang, dan semua Peraturan organisasi.
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Kepengurusan Cabang untuk pengesahan komposisi dan personalia pengurus Dewan Kepengurusan Ranting.
  4. Dewan Kepengurusan Anak Cabang memiliki kewajiban:
  5. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Organisasi sesuai dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, hasil-hasil permusyawaratan Organisasi baik tingkat Nasional, Wilayah, Cabang maupun Anak Cabang, dan semua Peraturan Organisasi.
  6. Menyampaikan   laporan   pertanggung-jawaban pada Musyawarah Anak Cabang.
  7. Melakukan pelaporan kepada, dan konsultasi dialogis dengan Pembina dan penasehat.
  8. Dewan Kepengurusan Cabang terdiri dari :
  9. Ketua Umum
  10. Sekretaris umum
  11. Wakil Sekretaris
  12. Bendahara Umum
  13. Wakil Bendahara
  14. Ketua-ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
  15. Devisi-Devisi yang disesuaikan dengan kebutuhan
  16. Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam  Tata Kerja Pengurus.

Pasal 10

Dewan Kepengurusan Ranting

  1. Dewan Kepengurusan Ranting adalah pimpinan Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Ranting, atau Daerah Tingkat Desa atau Kelurahan, atau yang disamakan dengan itu.
  2. Dewan Kepengurusan Ranting memiliki wewenang:
  3. Menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil permusyawaratan Organisasi baik tingkat Nasional, Wilayah, Cabang, Anak Cabang maupun Ranting, dan semua Peraturan Organisasi.
  4. Menerima pendaftaran calon anggota Organisasi.
  5. Dewan Koordinasi Ranting memiliki kewajiban:
  6. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil pernusyawaratan Organisasi baik tingkat Nasional, Wilayah, Cabang, Anak Cabang maupun Ranting, dan semua Peraturan Organisasi.
  7. Menyampaikan   laporan   pertanggung-jawaban   pada Musyawarah Ranting.
  8. Melakukan pelaporan kepada, dan konsultasi dialogis dengan Pembina dan penasehat.
  9. Merekrut dan mengkader anggota Laskar Santri Nusantara pada setiap tingkatan RW  atau yang disamakan dengan itu, dalam wilayah kerja Dewan Kepengurusan Ranting.
  10. Kepengurusan Anak Cabang terdiri dari :
  11. Ketua Umum
  12. Sekretaris umum
  13. Wakil Sekretaris
  14. Bendahara Umum
  15. Wakil Bendahara
  16. Ketua-ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
  17. Devisi-Devisi yang disesuaikan dengan kebutuhan
  18. Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam  Tata Kerja Pengurus.

BAB IV

KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

Pasal  11

Pengurus Harian

Pengurus Harian adalah pimpinan kolektif yang terdiri dari sejumlah tokoh dan/atau aktivis pemuda serta sedapat mungkin mencerminkan proporsionalitas dan representasi daerah, sebagai pemegang amanah kepemimpinan organisasi tertinggi di setiap tingkatan kepengurusan.

  1. Pengurus Harian di tingkat Nasional beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh) orang, dipilih oleh dan bertanggung-jawab kepada Kongres untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  2. Pengurus Harian di tingkat Wilayah beranggotakan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang;   dipilih   oleh dan bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  3. Pengurus Harian di tingkat Cabang beranggotakan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  4. Pengurus Harian di tingkat Anak Cabang beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang; dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawaroh Anak Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  5. Pengurus Harian di tingkat Ranting beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  6. Susunan Pengurus Harian di tingkat Nasional terdiri dari seorang Ketua Umum, dibantu beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal di bantu beberapa sekretaris dan seorang Bendahara Umum di bantu beberapa bendahara. Sedangkan susunan Pengurus Harian mulai dari tingkat Wilayah sampai tingkat Ranting, terdiri dari seorang Ketua, dibantu beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara dibantu beberapa orang Wakil Bendahara serta mengakomodir unsur perempuan di masing-masing tingkatan.
  7. Pengurus Harian memiliki wewenang:
  8. Menentukan kebijakan dan pola pengelolaan organisasi.
  9. Membentuk dan menetapkan personalia Divisi-divisi di semua tingkatan masing-masing.
  10. Membentuk dan menetapkan personalia Perangkat-perangkat Organisasi berupa Satuan-satuan  Tugas dan/atau Unit-unit atau Kelompok-kelompok Kerja yang diusulkan oleh, Divisi-divisi di tingkatnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
  11. Pengurus Harian memiliki tugas:
  12. Memelihara kemurnian perjuangan dan melaksanakan kebijakan organisasi.
  13. Menjalankan pengelolaan organisasi di tingkatnya masing masing secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
  14. Menjabarkan kebijakan organisasi dalam bentuk program program kegiatan yang realistis, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
  15. Melakukan pelaporan kepada dan konsultasi dengan kepengurusan organisasi satu tingkat di atasnya.
  16. Melakukan pelaporan dan konsultasi dialogis dengan dewan Pembina dan penasehat di tingkatnya masing-masing.
  17. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkatnya masing masing.
  18. Pengurus Harian dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) pasal ini harus sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil permusyawaratan Organisasi, dan semua Peraturan Organisasi.
  19. Ketentuan tentang wewenang, tugas dan tata kerja masing-masing Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Organisasi.

JENIS-JENIS LEMBAGA DAN DEVISI

Pasal 17

  1. Lembaga pada Dewan Kepengurusan Nasional antara lain :
  2. Lembaga di Bidang Organisasi dan Keanggotaan.
  3. Lembaga di Bidang Kaderisasi dan Pelatihan.
  4. Lembaga di Bidang Hubungan Antar Lembaga.
  5. Lembaga di Bidang Dakwah dan Pengembangan Pesantren.
  6. Lembaga di Bidang Kajian dan Pemikiran Ke-Islaman.
  7. Lembaga di Bidang Informasi dan Komunikasi.
  8. Lembaga di Bidang Penanggulangan Bencana.
  9. Lembaga di Bidang Kebijakan Publik, Otonomi Daerah, Pemerintahan, dan Pertanahan.
  10. Lembaga  di  Bidang  Perekonomian,  Keuangan,  UKM,  Pertanian,  Kelautan,  Energi, Lingkungan Hidup dan sebagainya.
  11. Lembaga  di  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat,  Kesehatan,  Kependudukan,  Pendidikan, Ketenagakerjaan dan sebagainya.
  12. Lembaga di Bidang Hukum dan Perlindungan HAM .
  13. Lembaga di Bidang Kajian dan Kerjasama Internasional.
  14. Lembaga di bidang pers, penerbitan dan jurnalistik.
  15. Lembaga-lembaga lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  16. Jumlah dan nama-nama Lembaga pada Pimpinan Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan, dan struktur organisasi kelembagaannya di SK-kan oleh Pimpinan Wilayah masing-masing.
  17. Jumlah dan nama-nama Lembaga pada Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan, dan struktur organisasi kelembagaannya di SK-kan oleh Pimpinan Cabang masing-masing.
  18. Jumlah  dan  nama-nama Lembaga  pada  Pimpinan Anak Cabang  disesuaikan  dengan  kebutuhan, dan struktur organisasi kelembagaannya di SK-kan oleh Pimpinan Anak Cabang masing-masing.
  19. Lembaga-lembaga tidak dibentuk di tingkat ranting.
  20. Lembaga tidak punya struktur hierarkhi kebawah

 

Pasal 12

Divisi-divisi 

  1. Divisi adalah kelengkapan Organisasi di semua tingkatan kepengurusan kecuali di tingkat Nasional yang berfungsi sebagai unit-unit pelaksana program-program Organisasi.
  2. Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Pengurus Harian di semua tingkatan organisasi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
  3. Divisi-divisi bertanggung-jawab kepada Rapat Pleno Pengurus Harian di semua tingkatan Organisasi.
  4. Tiap-tiap Divisi di semua tingkatan kepengurusan organisasi terdiri dari: seorang Koordinasi (merangkap anggota) serta seorang Sekretaris (merangkap anggota), dan anggota-anggota. Dalam hal Koordinasi atau Sekretaris Divisi berhalangan, Pengurus Harian dapat menunjuk salah satu anggota Divisi untuk menjadi Pejabat Koordinasi, dan demikian pula terhadap Sekretaris Divisi atau keduanya.
  5. Divisi-divisi di semua tingkatan kepengurusan organisasi memiliki wewenang:
  6. Menentukan pola pengelolaan bidang kerjanya masing-masing.
  7. Mengusulkan pembentukan perangkat perangkat Organisasi untuk kelancaran tugas tugasnya masing masing sesuai dengan kebutuhan.
  8. Divisi-divisi di semua tingkatan kepengurusan organisasi memiliki tugas:
  9. Memelihara kemurnian perjuangan dan melaksanakan kebijaksanaan organisasi.
  10. Melaksanakan kegiatan kegiatan yang realistis, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi.
  11. Menyampaikan Laporan Pertanggung-jawaban kepada Rapat Pleno Pengurus di tingkatnya masing-masing.
  12. Divisi-divisi dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) pasal ini harus sesuai dengan kebijaksanaan Pengurus Harian di tingkatnya niasing-masing, Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, hasil-hasil permusyawaratan Organisasi, dan semua Peraturan Organisasi.
  13. Ketentuan tentang wewenang, tugas dan tata-kerja masing-masing pengurus Divisi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Organisasi.

 

BAB V

LOWONGAN ANTAR WAKTU

Pasal 13

 Lowongan antar waktu personalia  Pengurus Organisasi terjadi karena:

  1. Meninggal dunia.
  2. Mengundurkan diri.
  3. Diberhentikan.
  4. Pemberhentian personalia Pengurus Organisasi hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus Harian berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris, sesuai dengan kebijakan Pengurus Harian di tingkatnya masing-masing dan tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, hasil-hasil Permusyawaratan Organisasi, dan semua Peraturan Organisasi.

 

Pasal 14

  1. Pengisian  lowongan  antar waktu  Personalia  Pengurus Organisasi dilakukan oleh  Rapat Pleno Pengurus Harian di semua tingkatan Organisasi.
  2. Calon-calon diajukan oleh unsur Pengurus Harian dan/ atau Divisi-divisi.

 

BAB VI

PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 15

Dewan Kepengurusan Nasional dapat membekukan kepengurusan organisasi tingkat di bawahnya, yang pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno Pengurus Harian;

  1. Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan semua Peraturan Organisasi.
  2. Sebelum pembekuan dilakukan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk memperbaiki pelanggarannya.
  3. Setelah pembekuan terjadi maka kepengurusan dipegang oleh kepengurusan yang setingkat lebih tinggi, hanya untuk mem-persiapkan penyelenggaraan Musyawarah menurut tingkatannya yang akan memilih kepengurusan yang baru.
  4. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara Musyawarah menurut tingkatannya untuk rnemilih kepengurusan baru.

 

BAB V II

PERANGKAT  ORGANISASI

Pasal 16

Satuan-satuan Tugas dan Unit-unit Khusus atau Kelompok-kelompok Kerja adalah perangkat khusus Organisasi yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Organisasi dalam bidang-bidang ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, kebudayaan, kemanan dan ketertiban;

  1. Satuan-satuan Tugas dan Unit-unit Khusus atau Kelompok-kelompok Kerja dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Pengurus Harian di tingkatnya masing-masing, sesuai kebutuhan dan potensinya, dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi.
  2. Satuan-satuan Tugas dan atau Unit-unit Kerja Khusus berada di bawah koordinasi Divisi-divisi menurut kekhasan tugas dan/atau bidang kerjanya dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya.
  3. Pengaturan tentang tugas, wewenang, struktur dan tata-kerja Satuan-satuan Tugas dan Unit-unit Khusus atau Kelompok kelompok Kerja diputuskan oleh Dewan Koordinasi Nasional dalam suatu Peraturan Organisasi.

 

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 17

Musyawarah dalam Organisasi Laskar Santri Nusantara terdiri dari

  1. Kongres;
  2. Kongres Luar Biasa;
  3. Musyawarah Kerja Nasional;
  4. Musyawarah Pimpinan Nasional;
  5. Konferensi Wilayah;
  6. Konferensi Wilayah Luar Biasa
  7. Musyawarah Kerja Wiiayah;
  8. Konferensi Cabang;
  9. Konferensi Cabang Luar Biasa
  10. Musyawarah Kerja Cabang;
  11. Musyawarah Anak Cabang;
  12. Rapat Kerja Anak Cabang;
  13. Musyawarah Ranting;
  14. Rapat Kerja Ranting.

 

Pasal 18

Kongres

 Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi Organisasi yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan Organisasi dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

  1. Kongres memiliki wewenang;
  2. Menilai laporan pertanggungj awaban Dewan Kepengurusan Nasional.
  3. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  4. Menetapkan Garis-garis Besar Program Organisasi untuk 5 (lima) tahun ke depan.
  5. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Kepengurusan Nasional Laskar Santri Nusantara.
  6. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
  7. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Kepengurusan Nasional.
  8. Peraturan Tata Tertib Kongres ditetapkan oleh Kongres.

 

Pasal 19

Peseta Kongres

 Peserta Kongres adalah:

  1. Anggota Pengurus Harian Dewan Kepengurusan Nasional, Kordinator-Kordinator Divisi, dan pimpinan Perangkat Organisasi di tingkat Nasional.
  2. Utusan Dewan Kepengurusan Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris dan seorang lainnya yang dipilih oleh dan dari Dewan Kepengurusan Wilayah.
  3. Utusan Dewan Kepengurusan Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris dan seorang lainnya yang dipilih oleh dan dari Dewan Kepengurusan Cabang.
  4. Setiap peserta Kongres mempunyai hak bicara.
  5. Dewan Kepengurusan Nasional, dengan mendasarkan kepada asas proporsional dan representasi Daerah dalam komposisi kepengurusannya, hanya memiliki 1 (satu) hak suara.
  6. Dewan Kepengurusan Wilayah secara kolektif, masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara.
  7. Dewan Kepengurusan Cabang secara kolektif, masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara.

Pasal 20

 Kongres adalah sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Wilayah dan Cabang yang sah.

  1. Sidang-sidang Kongres sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
  2. Keputusan Kongres sah  apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
  3. Pemilihan mengenai orang dalam Kongres dilakukan secara jujur, adil, demokratis, langsung, bebas dan rahasia.
  4. Rancangan materi Kongres disiapkan oleh Dewan Kepengurusan Nasional dan disampaikan kepada seluruh Dewan Kepengurusan Wilayah dan Dewan Kepengurusan Cabang minimal 1 (satu) bulan sebelum Kongres berlangsung.
  5. Kongres diselenggerakan dan dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Nasional dan Panitia Kongres.

 

Pasal 21

Kongres Luar Biasa

 Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan hidup Organisasi.

  1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya setengah  lebih satu  jumlah  Dewan Kepengurusan Cabang yang sah yang berasal dari setengah lebih satu jumlah Dewan Kepengurusan Wilayah yang sah.
  2. Ketentuan-ketentuan lain mengenai Kongres berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

Pasal 22

Musyawarah Kerja Nasional

 Musyawarah Kerja Nasional atau MUSKERNAS merupakan forum permusyawaratan pada tingkat nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program program Organisasi, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.

  1. Musyawarah Kerja Nasional diadakan Dewan Kepengurusan Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam masa periode kepengurusan.
  2. Peraturan TataTertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Kepengurusan Nasional.
  3. Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah anggota Pengurus Harian Dewan Kepengurusan Nasional, Kordinator-Kordinator Divisi, dan pimpinan Perangkat Organisasi di tingkat Nasional, dan utusan dari Dewan Kepengurusan Wilayah dan utusan dari Dewan Kepengurusan Cabang.
  4. Musyawarah Kerja Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  setengah lebih satu jumlah Dewan Kepengurusan Cabang yang sah yang berasal dari setengah lebih satu jumlah Dewan Kepengurusan Wilayah yang sah.
  5. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah, dan dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak 1 (satu) suara.
  6. Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Nasional.

 

Pasal 23

Musyawarah Pimpinan Nasional

 Musyawarah Pimpinan Nasional atau disebut MUSPIMNAS merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi organisasi dan kehidupan nasional yang dinilai penting dan strategis.

  1. Musyawarah Pimpinan Nasional dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Kepengurusan Nasional sesuai kebutuhan.
  2. Peserta Musyawarah Pimpinan Nasional adalah anggota Pengurus Harian Dewan Kepengurusan Nasional dan Ketua-ketua Dewan Kepengurusan Wilayah.
  3. Musyawarah Pimpinan Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu jumlah Dewan Kepengurusan Wilayah yang sah.
  4. Keputusan Musyawarah Pimpinan Nasional sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah, dan dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak satu suara.
  5. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Kepengurusan Nasional.
  6. Musyawarah Pimpinan dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Nasional.

 

Pasal 24

Konferensi Wilayah

  1. Konferensi Wilayah atau disebut KONFERWIL merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Wilayah yang diadakan oleh Dewan Kepengurusan Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali.
  2. Konferensi Wilayah memiliki wewenang:
  3. Menilai laporan pertanggung-jawaban Dewan Kepengurusan Wilayah.
  4. Menetapkan Pokok-pokok Program Dewan Kepengurusan Wilayah untuk lima tahun ke depan.
  5. Memilih dan menetapkan Ketua DKW LSN dan Pengurus Harian Dewan Kepengurusan Wilayah.
  6. Membuat dan menetapkan keputusan keputusan lain yang dianggap perlu.
  7. Peraturan Tata Tertib Konferensi Wilayah ditetapkan oleh Konferensi Wilayah.

 

Pasal 25

Peserta

 Peserta Konferensi Wilayah KONFERWIL adalah:

  1. Anggota Pengurus Harian Dewan Kepengurusan Wilayah, Kordinator-kordinator Divisi, dan pimpinan Perangkat Organisasi di tingkat Wilayah.
  2. Utusan Dewan Kepengurusan Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris dan seorang lainnya yang dipilih oleh dan dari Dewan Kepengurusan Cabang.
  3. Setiap peserta Konferensi Wilayah mempunyai hak bicara.
  4. Dewan Kepengurusan Wilayah secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
  5. Utusan Dewan Kepengurusan Cabang secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

 

Pasal 26

 Konferensi Wilayah sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Cabang yang sah.

  1. Sidang-sidang Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu jumlah peserta yang hadir.
  2. Keputusan Konferensi sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
  3. Pemilihan mengenai orang dalam Konferensi Wilayah dilakukan secara jujur, adil, demokratis, langsung, bebas, dan rahasia.
  4. Rancangan materi Musyawarah disiapkan oleh Dewan Kepengurusan Wilayah dan  disampaikan kepada seluruh Dewan Kepengurusan Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Wilayah berlangsung.

 

Pasal 27

Konferensi Wilayah Luar Biasa

 Konferensi  Wilayah Luar Biasa Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan hidup Organisasi.

  1. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya setengah  lebih satu  jumlah  Dewan Kepengurusan Cabang yang sah.
  2. Ketentuan-ketentuan lain mengenai Konferensi Wilayah  berlaku bagi Konferensi Wilayah Luar Biasa.
  3. Peraturan Tata Tertib Konferensi Wilayah luar biasa ditetapkan oleh Dewan Kepengurusan Wilayah.

 

Pasal 28

Musyawarah Kerja Wilayah

 Peserta Musyawarah Kerja Wilayah atau disebut MUSKERWIL adalah anggota Pengurus Harian Dewan Kepengurusan Wilayah, Kordinator-kordinator Divisi, dan pimpinan Perangkat Organisasi di tingkat Wilayah, dan utusan dari Dewan Kepengurusan Cabang.

  1. Musyawarah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah peserta Musyawarah, dan dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak satu suara.
  2. Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Wilayah dua kali dalam satu periode.

 

Pasal 29

Konferensi  Cabang

 Konferensi Cabang atau disebut KONFERCAB merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Kepengurusan Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali.

  1. Musyawarah Cabang rnemiliki wewenang:
  2. Menilai laporan pertanggung-jawaban Dewan Kepengurusan Cabang.
  3. Menetapkan Pokok-pokok Program Dewan Kepengurusan Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan.
  4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Kepengurusan Cabang DKC LSN.
  5. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
  6. Peraturan Tata Tertib Konferensih Cabang ditetapkan oleh Konferensi Cabang.

 

Pasal 30

 Peserta Konferensi Cabang adalah:

  1. Anggota  Pengurus  Harian  Dewan  Kepengurusan Cabang, Koordinasi-koordinasi Divisi, dan pimpinan Perangkat Organisasi di tingkat Cabang.
  2. Utusan Kepengurusan Anak Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris dan seorang lainnya yang dipilih oleh dan dari Kepengurusan Anak Cabang.
  3. Setiap peserta Konferensi Cabang mempunyai hak bicara.
  4. Dewan Kepengurusan Cabang secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
  5. Utusan Kepengurusan Anak Cabang secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

 

Pasal 31

  1. Konferensi Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anak Cabang yang sah.
  2. Sidang-sidang Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlali peserta yang hadir.
  3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
  4. Pemilihan mengenai orang dalam Konfgerensi Cabang dilakukan secara jujur, adil, demokratis, langsung, bebas, dan rahasia.
  5. Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Kepengurusan Cabang dan disampaikan kepada seluruh pengurus Kepengurusan Anak Cabang selambat-lambatnya 1 (salu) bulan sebelum Konferensi Cabang berlangsung.
  6. Konferensi Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Cabang.

 

Pasal 32

Konferensi Cabang Luar Biasa

 Konferensi Cabang  Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan hidup Organisasi.

  1. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya setengah  lebih satu  jumlah  Dewan Kepengurusan Anak Cabang yang sah.
  2. Ketentuan-ketentuan lain mengenai Konferensi Cabang berlaku bagi Konferensi Cabang Luar Biasa.
  3. Peraturan Tata Tertib Konferensi Cabang Luar Biasa ditetapkan oleh Dewan Kepengurusan Cabang.

Pasal 33

Musyawarah Kerja Cabang

 Peserta Musyawarah Kerja Cabang atau disebut MUSKERCAB adalah anggota Pengurus Harian Kepengurusan Anak Cabang, Kordinator-kordinator Divisi, dan punpinan Perangkat Organisasi di tingkat Cabang, dan utusan dari Kepengurusan Anak Cabang.

  1. Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta, dan dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak 1 (satu) suara.
  2. Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Cabang. Rancangan Materi-materi Musyawarah Kerja Cabang disusun oleh Dewan Kepengurusan Cabang.

Pasal 34

Musyawarah  Anak Cabang

  1. Musyawarah Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Anak Cabang yang diadakan oleh Dewan Kepengurusan Anak Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali.
  2. Musyawarah Anak Cabang memiliki wewenang:
  3. Menilai laporan pertanggung-jawaban Dewan Kepengurusan Anak Cabang.
  4. Menetapkan Pokok-pokok Program Dewan Kepengurusan Anak Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan.
  5. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Kepengurusan Anak Cabang.
  6. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
  7. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan oleh Konferensi Anak Cabang.

Pasal 35

Peserta

  1. Peserta Musyawarah Anak Cabang adalah:
  2. Anggota  Pengurus  Harian   Kepengurusan Anak Cabang, kordinator-kordinator  Divisi,  dan pimpinan  Perangkat Organisasi di tingkat Cabang.
  3. Utusan Kepengurusan Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris dan seorang lainnya yang dipilih oleh dan dari Dewan Kepengurusan  Ranting.
  4. Setiap peserta Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak bicara.
  5. Utusan Dewan Kepengurusan Anak Cabang secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.
  6. Utusan Dewan Kepengurusan Ranting secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

 

Pasal 36

  1. Musyawarah Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Kepengurusan Ranting yang sah.
  2. Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
  3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
  4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Cabang dilakukan secara jujur, adil, demokratis, langsung, bebas, dan rahasia.
  5. Rancangan materi Musyawarah Anak Cabang disiapkan oleh Dewan Kepengurusan Anak Cabang dan disampaikan kepada seluruh Kepengurusan  Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Anak Cabang berlangsung.
  6. Musyawarah Anak Cabang  diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Anak Cabang.

 

Pasal 37

Rapat Kerja Anak Cabang

 Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusya-waratan di tingkat Anak Cabang untuk mengevaluasi serta membalias kinerja dan program-program Dewan Kepengurusan Anak Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Rapat Anak Cabang, dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.

  1. Rapar Kerja Anak Cabang diadakanDewan Kepengurusan Anak Cabang, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode.
  2. Peraturan Tata Tertib Rapa Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh  Dewan Kepengurusan Anak Cabang.
  3. Peserta Rapat Kerja Anak Cabang adalah anggota Pengurus Harian Dewan Kepengurusan Anak Cabang, koordinasi-koordinasi Divisi, dan pimpinan Perangkat Organisasi di tingkat Anak Cabang, dan utusan dari Kepengurusan  Ranting.
  4. Rapat Kerja Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta, dan dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta inempunyai hak 1 (satu) suara.
  5. Rapat Kerja Anak Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Anak Cabang.
  6. Materi-materi Rapat Kerja Anak Cabang disusun oleh Dewan Kepengurusan Anak Cabang.

 

Pasal 38

Musyawarah Ranting

  1. Musyawarah Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting yang diadakan oleh Dewan Kepengurusan Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
  2. Musyawarah Ranting memiliki wewenang:
  3. Menilai laporan pertanggung-jawaban Dewan Kepengurusan Ranting.
  4. Menetapkan Pokok-pokok Prograrn Dewan Kepengurusan Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan.
  5. Memilih dan menetapkan Ketua umum serta Pengurus Harian Dewan Kepengurusan Ranting.
  6. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
  7. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Musyawarali Ranting.
  8. Peserta Musyawarah Ranting adalah:
  9. Anggota Pengurus Harian Dewan Kepengurusan Ranting, koordinasi-koordinasi Divisi, dan pimpinan Perangkat Organisasi di tingkat Ranting.
  10. Seluruh anggota organisasi yang sah dalam lingkup Ranting tersebut.
  11. Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara.

 

Pasal 39

 Musyawarah Ranting adalah sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota yang sah.

  1. Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang liadir.
  2. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
  3. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah ranting dilakukan secara jujur, adil, demokratis, langsang, bebas, dan rahasia.
  4. Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Kepengurusan Anak Cabang dan disampaikan kepada seluruli anggota Ranting selarnbat-lanibatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.
  5. Musyawarali Ranting diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Kepengurusan Ranting.

 

Pasal 40

Rapat Kerja Ranting

 Rapat Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan di tingkat Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Kepengurusan Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.

  1. Rapat Kerja Ranting diadakan Kepengurusan Ranting, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode.
  2. Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Kepengurusan Ranting.
  3. Peserta Rapat Kerja Ranting adalah anggota Pengurus Harian Koordinasi Ranting, koordinasi-koordinasi Divisi, dan pimpinan Perangkat Organisasi di tingkat Ranting, dan utusan dari Kelompok Anak Ranting dan atau beberapa orang anggota yang dipilih oleh Kepengurusan Ranting.
  4. Rapat Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Musyawarah, dan dalam hal pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak satu suara.
  5. Rapat Kerja Ranting dipimpin oleh Kepengurusan  Ranting.

 

BAB IX

RAPAT-RAPAT

Pasal 41

  1. Jenis-jenis Rapat Organisasi adalah:
  2. Rapat Pleno Lengkap Pengurus, yaitu rapat yang diadakan oleh Pengurus Harian sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan dihadiri oleh anggota Pengurus Harian, Kordinator-kordinator Divisi beserta anggota-anggotanya, dan pimpinan Perangkat Organisasi di tingkatnya masing-masing.
  3. Rapat Pleno Pengurus Harian; yaitu rapat yang diadakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, dan bila dipandang perlu dapat pula dihadiri oleh seluruh/sebagian unsur Divisi, dan unsur Perangkat Organisasi di tingkatnya masing-masing yang dianggap perlu.
  4. Rapat-rapat lain yang dan/atau bila dipandang perlu.
  5. Rapat sebagainiana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat yang seharusnya hadir.

BAB X

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 42

Permusyawaratan  dan  rapat  adalah  sah  apabila  memenuhi  quorum  yakni  dihadiri  oleh  separuh  lebih jumlah peserta.

Pasal 43

Pengambilan  keputusan  pada  asasnya  dilakukan  secara musyawarah  untuk mufakat  dan  apabila  hal  ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

  1. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.
  2. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali
  3. Manakala dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur’ah) yang dipimpin pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan

BAB XI

TATACARA PEMILIHAN

Pasal 44

Tata  cara  pemilihan  pengurus  diatur  dalam  tata  tertib  pemilihan  pada  masing-masing  tingkat kepengurusan Laskar Santri Nusantara LSN

 

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 45

 Banyaknya uang pangkal anggota ditetapkan oleh Dewan Kepengurusan Wilayah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

  1. Banyaknya uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Kepengurusan Cabang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
  2. Uang pangkal dan uang iuran anggota dipungut oleh Dewan Kepengurusan Cabang, untuk dialokasikan kepada:
  3. Dewan Koordinasi Nasional sebanyak 10 (sepuluh) persen.
  4. Dewan Koordinasi Cabang scbanyak 20 (duapuluh) persen.
  5. Dewan Koordinasi Anak Cabang sebanyak 35 (tiga puluh lima) persen.
  6. Dewan Koordinasi Ranting sebanyak 35 (tiga puluh lima) persen.
  7. Hal-hal yang menyangkut keuangan organisasi dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara Organisasi kepada seluruh anggota pengurus organisasi menurut tingkatannya dan kepada kepengurusan organisasi satu tingkat di atasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan.
  8. Tahun buku Organisasi dimulai setelah terpilihnya pengurus yang baru pada setiap tingkatan kepengurusan Organisasi dan berakhir pada tahun berikutnya.
  9. Sumbangan yang  tidak mengikat, yang didapat dari bantuan para dermawan,  instansi pemerintah dan badan-badan swasta dengan tidak mensyaratkan sesuatu kepada organisasi.
  10. Usaha  lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha  lain yang  tidak bertentangan dengan syara’ dan atau hukum negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

 

  1. Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.
  2. Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk panitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu di seluruh jajaran organisasi.
  3. Kekayaan Laskar Santri Nusantara setelah pembubaran diserahkan kepada Organisasi yang seasas dan setujuan

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Koordinasi Nasional melalui Peraturan Organisasi.

  1. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini di tetepkan oleh Kongres dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

 

 

Di tetepkan di : Jakarta
Tanggal           : 22 November 2014

 

PIMPINAN RAPAT PLENO

 

Ketua

 

 

Kurnia Aswaja, S.Kom.I

Sekretaris

 

 

Tamir Syabana,S.Kom.I

 

Mengetahui

Ketua DKN

Laskar Santri Nusantara

 

 

Didik Setiawan, S,Kom.I