MENAHAN INTERNASIONALISASI ‘KASUS’ DEMO 4 NOVEMBER

Demonstrasi 4 november kemarin tidak hanya berimplikasi pada stabilitas aparatur pemerintahan maupun gejolak baru pada masyarakat sipil, yang disebut-sebut sebagai aksi massa terbesar setelah reformasi  ini bisa berpengaruh dan berdampak pada internasional. Reaksi dari ucapan ahok yang kemudian seluruh elemen tergerakkan atas nama bela islam ini menarik untuk didiskusikan. Salah satunya, keputusan presiden joko widodo dalam membatalkan kunjungannya ke Australia, sabtu pecan lalu. Bisa dipandang sebagai upaya menahan intenasionalisasi efek demo 4 november.

 

Bisa dipastikan bahwa kedatangan presiden ke Australia, aksi bela islam yang berakhir bentrok dan penjarahan di penjaringan, Jakarta utara, akan menjadi isu yang tidak hanya dibicarakan ditingkat elite pemerintahan tetapi juga menjadi santapan media asing. Sungguhpun pemberitaan soal dua peristiwa di 4 november itu akan menutupi hasil-hasil kunjungan presiden jokowi ke Australia. Bukan hal yang tidak mungkin bahwa politisi disana juga akan memanfaatkan kunjungan presiden untuk mengedepankan agendanya sendiri, yaitu berkenaan dengan kondisi hak asasi manusia di Indonesia, yang tidak hanya menyangkut intoleransi agama tetapi juga dapat merembet pada papua.

 

Persoalannya kemudian para politisi dan LSM Australia bisa jadi akan memanfaatkan bentrokan 4 november untuk meyakinkan pada internasional bahwa papua harus merdeka jika tidak ingin ditindas oleh rezim yang lemah terhadap islam garis keras. Sementara kasus intoleransi membuat Indonesia gampang diserang di hadapan internasional dari sisi hak asasi manusia. Padahal tercatat hak asasi manusia Indonesia dari berbagai lembaga internasional, termasuk juga komisi HAM PBB, sebenarnya cukup baik dengan catatan-catatan lainnya. Sedangkan isu yang selalu disuarakan oleh organisasi HAM untuk Indonesia adalah intoleransi agama, hukuman mati dan masalah papua.

 

kasus demo 4 november atas penistaan agama bisa dipastikan menjadi isu yang kembali diributkan oleh berbagai organisasi internasional HAM yang bisa digunakan oleh siapa pun untuk menekan Indonesia . bagaimanapun, kehadiran 100 ribu lebih masa aksi dalam 4 november melawan seorang etnis tionghoa Kristen yang minoritas adalah peristiwa luar biasa dan member citra bahwa islam garis keras mencoba menguasai Indonesia yang akan membuat kelompok minoritas semakin tertindas. Sekalipun media internasional memberikan apresiasi atas tindakan cepat keamanan meredam bentrok serta mempresure kerusuhan dipenjaringan yang disebut sebagai kerusuhan anti tionghoa, namun mereka tetap mempertanyakan dan menantikan jawaban presiden joko widodo dalam mengandalikan islam garis keras. Meski akhirnya yang menemui masa aksi wakil presiden, yakni sesuai janjinya masalah ahok akan diselesaikan dengan cepat, tegas, dan transparan berdasarkan hukum yang berlaku.

 

Dalam kesempatan yang lain, presiden joko widodo setelah demo 4 november melakukan silaturrohim ke berbagai ormas besar untuk meminta pertimbangan dan pandangan para ulama’.  Berupaya meredam dari berbagai macam sisi untuk tidak terjadinya gejolak baru. Masalahnya, jika kemudian ahok dinyatakan bersalah, maka dunia internasinal akan bereaksi karena menganggap pemerintahan jokowi tunduk dan menyerah pada kelompok islam garis keras dan Indonesia akan menjadi timur tengah di asia. Dampak reaksi ini bisa seperti efek bola salju yang merembet pada realisasi investasi asing dan juga menghambat penyelesaian papua di wilayah internasional.

 

Sungguhpun kemudian jika  ahok dinyatakan tidak bersalah, maka kelompok yang menganggap Gubernur DKI Jakarta itu telah menistakan islam akan marah dan bisa akan terjadi upaya revolusi. Namun nampaknya akan diredam melalui sejumlah penjelasan yang mengajak pada semua pihak untuk berfikir jernih dan rasional. Untuk itu, kapolri sudah memberikan indikasi mengenai faktor-faktor yang mendasari keputusan pihak kepolisian membebaskan ahok dari segala tuduhan penistaan agama.

 

Indikasi pertama, soal rangkaian kata-kata yang diucapkan Ahok berikut: “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem gitu lho.” Perkataan ini yang dijadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan bahwa Ahok menghina Islam dan mengatakan orang-orang itu adalah para ulama. Mengenai hal ini, setelah mengadakan konferensi pers di Istana pada Sabtu, 5 November, Tito mengatakan tidak ada bukti Ahok menyebut ulama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu.

 

Indikasi kedua, intensi atau maksud Ahok menistakan agama. Jenderal Tito dalam acara Mata Najwa menyebutkan predikat tersangka penistaan agama ditentukan oleh niatan seorang yang disangka. Polisi akan menilai apakah pernyataan Ahok itu mewakili pandangan Ahok apakah dia benci Islam. Di bagian lain, Tito juga menjelaskan bahwa ribut-ribut ini berawal dari postingan Buni Yani yang menghilangkan kata “pakai” hingga publik percaya bahwa Ahok mengatakan dibohongi al-Maidah 51.

 

Jadi, indikasi ketiga, mencari rantai yang paling lemah (weakest link) dalam  kasus Ahok ini, yakni Buni Yani. Dia adalah satu-satunya orang yang disebut polisi  sudah mengaku bersalah menghilangkan kata “pakai”, meski Buni Yani berkilah bahwa dalam video itu Ahok menghina Islam. Jadi, ada kemungkinan Buni Yani dijadikan tersangka atas dugaan menjadi provokator gonjang ganjing penistaan agama yang muaranya bentrokan 4 November.

 

Penentuan siapa yang bersalah dalam kasus penistaan agama yang menyebabkan reaksi demo aksi bela islam adalah penting untuk menuntaskan  kasus ahok supaya tidak kemana-mana

Untuk itu, polisi akan mempersiapkan sejumlah tokoh Islam kharismatik serta ahli bahasa yang kredibel untuk melindungi apa pun keputusannya nanti. Para ulama dan  ahli bahasa ini akan dijadikan acuan untuk mengelola gejolak kemarahan kelompok yang kecewa sekiranya polisi menyatakan Ahok tidak menistakan agama. Gejolak dalam negeri pasti ada, namun akan  lebih mudah dikelola dan dituntaskan oleh berbagai elemen bangsa, ketimbang mengelola dampak internasionalnya yang bisa meluas kemana-mana.

 

Apabila akhirnya Ahok dinyatakan tidak bersalah, maka Presiden Joko Widodo akan dipandang dunia internasional sebagai figur pemimpin mampu meredam pengaruh radikalisme Islam sekaligus mempertahankan citra Islam Indonesia yang moderat dan toleran. Ini akan memberikan dampak positif dalam upaya Indonesia menarik investor asing karena berbagai lembaga rating dan perbankan internasional akan meniadakan ancaman radikalisme dalam daftar faktor risiko berinvestasi di Indonesia.Di lain pihak, keberhasilan ini akan makin memperpendek daftar negatif isu HAM yang dicatat oleh berbagai lembaga HAM internasional, termasuk PBB. Dan ini memberi peluang bagi Indonesia untuk lebih berkiprah dan menanamkan pengaruhnya yang lebih luas di pelataran internasional. (Rowman Wahid)

 

Sumber;

  1. Diambil dari sumber kolumnis media online geotimes.co.id
  2. Diambil dari sumber kolumnis media online tirto idlaskar-santri-nusantara-demo

Lainnya

Laskar Santri Nusantara mengajak Pencegahan Radikalisme pada Anak

Telah Dibaca: 157 Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Laskar Santri Nusantara mengadakan Halaqoh Pencegahan anak dari ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *